Mauritz Sibarani,Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.(Foto:Dephub)

Mauritz Sibarani, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.(Foto:Kemenhub)

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV, mendapat lampu hijau untuk bisa menurunkan tarif biaya-biaya sandar khususnya bagi kapal-kapal wisata. Ini salah satu langkah strategis pemerintah menarik kunjungan kapal wisata. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Nomor PP.002/5/14/DJPL-17 tertanggal 24 Mei 2017 perihal Pemberian Keringanan (Discount/Reduksi) Tarif Jasa Kepelabuhanan Bagi Kapal Yacht, Kapal Super Yacht dan Kapal Cruise.

Pemberian keringanan tarif jasa kepelabuhanan itu berlaku bagi kapal-kapal wisata yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelindo I, II, III dan IV. Penurunan biaya khususnya untuk jasa kepelabuhanan ditetapkan dan dipungut oleh operator pelabuhan. Besaran penurunan biaya dan kemungkinan penggolongan tarif merupakan kebijakan dari PT Pelindo. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Di dalam peraturan menteri itu ditetapkan, pemberian keringanan (discount/reduksi), differensiasi tarif, tarif progresif, tarif reward, dan penalti diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan secara langsung.

Dirjen Perhubungan Laut menjelaskan, maka upaya untuk menurunkan tarif kepelabuhanan ini dalam pelaksanaannya telah dikoordinasikan dengan PT Pelindo I, II, III dan IV.

Seven Seas Voyager sandar di Benoa,Bali. (Foto:YD)

Seven Seas Voyager sandar di Benoa,Bali. (Foto:YD)

Detil komponen tarif yang akan diberikan keringanan diserahkan kepada operator pelabuhan. Komponen penurunan tarif yang akan mendapat perhatian adalah tarif tambat dan pass penumpang. Biaya yang dibayarkan kepada pemerintah di pelabuhan adalah biaya labuh (anchor) kapal dan pass penumpang di pelabuhan.

Kementerian Perhubungan belum menggolongkan/mengklasifikasikan kapal-kapal wisata secara spesifik. Klasifikasi kapal wisata merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan kini sedang berupaya menghitung kembali formulasi tarif jasa kepelabuhanan baru. Pengenaan tarif jasa labuh kapal tidak lagi bersifat progresif. Semakin besar kapal maka besaran tarif jasa labuh per Gross Tonagge (GT) akan semakin kecil. Contoh, kapal berukuran sampai dengan 70.000 GT dikenakan tarif Rp 700,-/GT. Sedangkan kapal berukuran 70.000 GT sampai dengan 100.000 GT dikenakan tarif Rp 50 juta dan kapal di atas 100.000 GT sampai dengan 120.000 GT dikenakan tarif Rp 55 juta.

Implementasi penurunan biaya kepelabuhanan akan dilaksanakan secara bertahap. Sistem pembayaran secara online juga mulai dikembangkan dan diterapkan. Skema dan prosedur pembayaran merupakan bagian dari wewenang operator pelabuhan. Adapun biaya yang dikenakan langsung oleh pemerintah, pembayarannya bisa melalui bank yang ada di pelabuhan atau di daerah itu.

“Penurunan biaya kepelabuhanan tidak akan menurunkan pelayanan di pelabuhan,” tegas Mauritz Sibarani, Direktur Kepelabuhanan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Kemenhub juga terus melakukan pengembangan infrastruktur pelabuhan-pelabuhan terutama yang menjadi tujuan kapal-kapal wisata. Pengembangan itu dilakukan di pelabuhan-pelabuhan non-komersial dengan menggunakan dana dari APBN. Sedangkan di pelabuhan-pelabuhan komersial, pengembangan infrastruktur berkoordinasi degan PT Pelindo I-IV.

Beberapa langkah strategis dan krusial yang telah dilaksanakan oleh Kemenhub adalah pengerukan alur dan kolam pelabuhan, perpanjangan dermaga agar dapat mengakomodasi kapal-kapal pesiar yang lebih besar, meningkatkan kapasitas terminal penumpang termasuk menjamin kenyamanan penumpang serta sarana dan prasarana pendukung terutama dalam aspek keselamatan dan keamanan penumpang.

General Manager Pelindo III Pelabuhan Benoa, Bali Ardhy Wahyu Basuki mengungkapkan, kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Benoa selama semester I tahun 2017 meningkat 34% daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Total kapal pesiar yang telah singgah di pelabuhan ini sebanyak 38 unit pada semester I/2017, pada periode yang sama tahun 2016 disinggahi 25 unit.

Selain infrastruktur, sarana dan prasarana pelabuhan di destinasi, regulasi-regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata kaapal pesiar adalah yang ditunggu-tunggu. Penurunan biaya kepelabuhanan bukan persoalan teknis semata tetapi juga merupakan item penawaran kepada para operator dan pemilik kapal-kapal wisata. Dengan kebijakan penurunan biaya kepelabuhanan tentu kita bisa optimis jumlah kunjungan kapal-kapal wisata maupun penumpang yang turun dan melakukan ekskursi di darat pun akan meningkat.*** (Yun Damayanti)