Delegasi ASITA bertemu dengan Gubernur Bali I Gde Pastika.(Foto:Asita Bali)

Delegasi ASITA bertemu dengan Gubernur Bali I Gde Pastika.(Foto:Asita Bali)

Disparda Provinsi Bali dan Satpol PP akan melaksanakan penegakan hukum di bidang pariwisata bersinergi dengan pihak ASITA, dengan mengefektifkan Perda No.5 tahun 2016 tentang Pramuwisata, dan Satpol PP diharuskan menertibkan warganegara asing yang secara melanggar hukum melakukan praktek pariwisata di Bali.  Gubernur Bali I Made Mangku Pastika telah mengarahkan dua instansi tersebut untuk bersinergi dengan industri pariwisata untuk pelaksanaannya.

Urgensi dirasakan perlu terhadap warga negara China yang bekerja secara ilegal di bidang pariwisata. Padahal kujungan mereka di Bali menggunakan fasilitas bebas visa, tapi melakukan kegiatan menjemput dan mengantar wisatawan di bandara selaku pramuwisata, juga sebagai guide memimpin perjalanan wisman di destinasi Bali,  ada yang menjual paket-paket wisata dengan harga di bawah batas kewajaran, bahkan ada yang berpraktek sebagai photographer pre wedding.

Gubernur meminta kesediaan kelompok kerja dari ASITA untuk mendampingi selama melakukan tindakan penertiban tersebut.

“Agar tidak terjadi kekeliruan, misalnya salah tangkap,” demikian dijelaskan oleh jurubicara Komite Pasar China DPP ASITA, Hery Sudiarto, di Denpasar kemarin.

Komite China DPP Asita bersama dengan Ketua Bali Liang (Divisi pasar China Dpd Asita) bertemu dengan Gubernur Bali I Made Pastika yang didampingi oleh Kadisparda Provinsi Bali dan Kepala Satpol PP Bali pada Senin yang lalu (23/8/2016). Delegasi Asita terdiri dari Cahaya Wirawan Hadi, Frangki, Han Prawira, Asman, Hery, Chandra Salim, Herman.

Sebelumnya Asita Bali telah mengajukan referensi pramuwisata yang magang untuk melayani wisman China, dalam mengatasi kekurangan tenaga pramuwisata berbahasa Mandarin.  Daftar referensi diajukan kepada Kadisparda dan ditembuskan ke Satpol PP dengan harapan mendapat perlindungan dari  kemungkinan gangguan oleh pramuwisata warga asing yang bekerja illegal tersebut.

   Chandra Salim mengungkapkan, tercatat sekitar 1300 orang pramuwisata Indonesia berbahasa Mandarin pada tahun 2010 ketika turis China yang berkunjung berkisar tiga ratus ribu orang. Sekarang jumlah turisnya satu juta, maka jumlah pramuwisata berlisensi jelas kurang.

Lagi pula, menurut Asman, sekarang mulai banyak wisman China yang personal atau FIT, berjumlah 2 orang atau grup keluarga, mereka tergolong eksklusif dan berani membayar mahal, tinggal di hotel-hotel berstandar bintang lima internasional, bila dulunya hanya perlu satu orang pramuwista untuk melayani tiga puluh orang dalam satu grup, sekarang ini menjadi dua orang tamu memerlukan pelayanan dari satu orang pramuwisata. Jumlah kebutuhan Pramuwisata Mandarin menjadi meningkat tajam. Untuk mengatasinya sementara, banyak Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) mulai melatih Pramuwisata Magang atau Traning Guide.

Gubernur  Pastika juga menyarankan solusi, kata Herman, menyarankan kepada BPW dan Asita agar segera menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan secara swadaya sehingga menghasilkan Pramuwisata Mandarin yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai syarat mendapatkan KTTP (Kartu Tanda Profesi Pramuwisata). Itu bisa dengan menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah ada di Daerah, dengan demikian bisa dengan cepat menghasilkan pramuwisata-pramuwisata berbahasa mandarin. Mereka yang telah mendapatkan pendidikan dan lulus sertifikasi kompetensi berhak mendapatkan KTTP S(sementara) yang berlaku satu tahun. Kemudian BPW dan Asita boleh mengajukan kepada Disparda agar dilakukan Ujian Pengetahuan Budaya Bali dan bila lulus bisa mendapatkan KTTP tetap yang berlaku selama tiga tahun.

Yang sangat merusak pasar di Bali, kata Herman, maraknya praktek warga asing dari China di Bali yang secara illegal berpraktek layaknya operator tur atau travel  agent, dengan menawarkan dan menjual paket-paket wisata yang harganya dumping, jauh di bawah harga yang masuk akal. Akibatnya kualitas produk dan pelayanan wisata Bali bisa tercemar, tata niaga rusak. Itupun akan ditertibkan, kata dia.***