Menpar Arief Yahya (kanan) menjelaskaan pada pers usai menyampaikan keynote pada ATF 2016 di Bandung; bersama Ketua STPB Anang Antono (kiri) dan Prof. Kaye Chon (tengah).(Foto:AH)

Menpar Arief Yahya (kanan) memberi penjelasan pada pers usai menyampaikan keynote pada ATF 2016 di Bandung; bersama Ketua STPB Anang Antono (duduk-kiri) dan Prof. Kaye Chon (duduk-tengah) dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Prof Ahman Sya (tak tampak di gambar) .(Foto:AH)

Ketika memberikan pidato keynote pada forum internasional Asia Tourism Forum 2016, di Bandung Sabtu (7/5/2016), Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan bagaimana seriusnya pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat Presiden hingga para Menteri dan jajarannya sedang mengembangkan dan membangun pariwisata Indonesia untuk menjadi sektor andalan utama bagi ekonomi negeri ini.

Diungkapkannya pengalaman, pengamatan, kebijakan dan langkah-langkah yang kini dilakukan di sektor pariwisata Indonesia.

Diungkapkannya, jikalau CEO atau pemimpin pemerintahan di daerah (maksudnya Gubernur, Bupati hingga Walikota) yang tidak jelas komitmennya membangun pariwisata, Kementerian Pariwisata tidak akan memberikan dukungan (support).

Terkait itu juga diingatkan, kelemahan utama selama ini di sektor pariwisata Indonesia ialah banyaknya kawasan dan daerah destinasi pariwisata berada  masing-masing sebagai single destination by multi management. Satu destinasi berada di bawah pengelolaan banyak pengelola dan pimpinan, yaitu beberapa pemda maupun badan-badan lain.  Jadi, bila diibaratkan destinasi itu sebagai suatu korporasi, CEO atau Drektur Utamanya terdiri dari beberapa orang. Itu yang saat ini kita ubah agar menerapkan single management for single destination, kata Menteri. Salah satu caranya ialah dengan membentuk Badan Otorita Pariwisata, contohnya  Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Badan Otorita Pariwisata Joglo Semar untuk destinasi Borobudur, dan lainnya.

Ketika ditemukan fakta bahwa selama ini bottom-up management dalam pengembangan destinasi di daerah tidak bisa efektif terlaksana untuk berkembang, maka pemerintah menerapkan top-down management, juga dengan mengambil kebijakan membentuk Badan Otorita. Contohnya adalah untuk pelaksanaan konsep pengembangan kawasan Kota Tua di Jakarta.

Konsep dan rencana pengembangan 10 destinasi prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk pelaksanaannya tentu dibutuhkan dan sudah diperhitungkan akan kebutuhan investasinya. Menpar mengingatkan lagi bahwa jelas tegas bahwa Pemerintah akan berperan melaksanakan investasi untuk prasarana dan sarana dasar. Itu akan dibiayai oleh pemerintah. Maka untuk pembangunan dan pengembangan amenitas, fasilitas-fasilitas dan outlet untuk bisnis pariwisata, investasinya diserahkan pada swasta alias masyarakat. Dengan kata lain sesungguhnya menjadi peluang bisnis bagi masyarakat.

Tiga langkah dalam pengelolaan nasional pariwisata Indonesia yang sudah dan sedang digerakkan oleh pemerintah adalah pertama, deregulasi.   Menpar berterus terang menyatakan, pemerintah kini sedang harus membenahi sekitar 42000 regulasi yang diterbitkan oleh para pemda di Indonesia, yang berpotensi menghambat percepatan memajukan ekonomi. Semua itu perlu di-deregulasi, kata Menteri.

Di pariwisata, wujud deregulasi antara lain kini berupa BVKS (Bebas Visa) bagi 169 kewarganegaraan di dunia, pembebasan CAIT dan cabotage untuk menarik jauh lebih banyak wisman agar berwisata bahari ke destinasi Indonesia, dan peluang investasi asing pada kegiatan bisnis terkait pariwisata, dan lain-lain.

Kedua, pada berbagai aspek dan unit kegiatan, harus selalu dilakukan benchmark atau perbandingan dengan kompetitor. Jika kita ingin maju ke tengah pasar global, maka haruslah sesuai dengan standar yang berlaku global.

Prinsip ketiga dalam melaksanakan mengelola pariwisata, ialah harus ditentukan alat atau angka pengukur. Jadi, terukur secara kuantitatif, selain kualitatif. Kata Menpar Arief Yahya: “if you cannot measure, you cannot manage.”

ATF 2016 Bandung

Asia Tourism Forum 2016 diselenggarakan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) tanggal 7-9 Mei 2016. Ketua STPB DR. Anang Antono sebagai tuan rumah dan penyelenggara memberikan sambutan penerimaan, tokoh pendiri ATF Prof. Kaye Chon memberikan pidato resmi, lalu Menpar Arief Yahya meresmikan pembukaan ATF dan memberikan keynote speech.

Anang Antono menyatakan bahwa sekarang hasil-hasil riset hendaknya diangkat, di-share, agar efektif bermanfaat dan dimanfaatkan pada kenyataan. Tidak lagi zamannya seolah research for research only. ATF diikuti oleh peserta dari 21 negara, 100 selected papers akan dibahas. Research is not only treated as document, no more only research for research, but now to use it and make effective, used for solution…so we share, we discuss, kata dia.

ATF 2016 di STPB ini bertemakan “A New Approach To Wonderful Tourism”, merupakan “The 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia”. Hari pertama dialksanakan di Gedung Sate, hari kedua dan ketiga dilaksanakan di gedung STPB. ***