Wisman di Bali, di hotel tanpa pantai pun ok, menikmati  matahari pagi di sisi kolam renang. (Foto: AH)

Wisman di Bali, di hotel tanpa pantai pun ok, menikmati matahari pagi di sisi kolam renang. (Foto: AH)

 “Isyu” dan Praktek Pariwisata Kita Tahun Depan (2). Bagaimana harapan kita berkat bebas visa bagi wisman? Jika diberikan bebas visa oleh Indonesia, akan terjadi peningkatan jumlah wisman antara 7,0 % dan 12,7% per tahun selama tiga tahun pertama, yaitu dari Warga Negara yang diberikan fasilitas BVKS itu. Itu menurut WTO. Namun Indonesia sendiri lebih optimis dengan perhitungan akan terjadinya peningkatan sekitar  15%. Dan ini pun tentu berdasarkan perkiraan bahwa di Negara tetangga di sekitar Asia Pasifik, jumlah expatriates relative besar potensinya untuk segera memanfatkan kemudahan berkunjung ke “Wonderful Indonesia” berkat kemudahan datang tanpa keharusan visa. Atau kemungkinan adanya perhitungan lain.  

Studinya dilakukan oleh Badan PBB World Tourism Organization (WTO). Bekerjasama dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), World Travel & Tourism Council (WTTC) dan mitra lainnya, UNWTO mnyatakan tetap berkomitmen untuk memberikan studi kasus, bukti hubungan antara fasilitasi visa dan pertumbuhan pariwisata dan benchmarking informasi untuk mendukung proses penting dari fasilitasi visa untuk pariwisata.

Ada Laporan yang dipersiapkan untuk Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi APEC tentang Fasilitasi Travel, di

Bali, pada 1-2 Oktober 2013. Salah satu bagiannya merinci tentang Dampak Fasilitasi Visa di Negara APEC.

Hasil studi menunjukkan antara lain hubungan positif antara daya tarik negeri tujuan (destinasi) dan pertumbuhan pariwisata yang timbul dari perubahan kebijakan visa. Artinya, semaki berdaya tarik  destinasinya, semakin tinggi dampak kebijakan.

Efek kebijakan terlihat dengan dua skenario, yakni dampak yang rendah – low impact – dan skenario dampak tinggi – high impact -, yang bervariasi menurut negara berdasarkan pada jenis kebijakan yang diterapkan.

Hasil dari analisis studi kasus diterapkan untuk ekonomi APEC menghasilkan peningkatan rata-rata tahunan kedatangan wisatawan internasional dari pasar yang terpengaruh, bervariasi antara 12,1% dan 17,8% di seluruh ekonomi APEC. Efek kebijakan yang dihasilkan bervariasi menurut negara dan berkisar dari 4,1% hingga 27,3% berdasarkan daya saing destinasi dan jenis kebijakan yang diterapkan.

Efek kebijakan visa per tahun, selama berturut-turut 3 tahun, seperti dilaporkan pada Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi APEC tentang Fasilitasi Travel, di Bali, pada 1-2 Oktober 2013, ditemukan seperti ini :  dengan skenario kaitan daya saing destinasi, dengan efek rendah (low impact) dan efek tinggi (high impact) terhadap peningkatan jumlah wisman :

 

Destinasi

Skor

Daya Saing

Efek Rendah

(%)

Efek Tinggi

(%)

Indonesia

102

7,0

12,7

Republik Korea

123

15,4

21,1

Malaysia

119

13,7

19,4

Cina Hong Kong,

114

11,8

17,5

Cina

125

16,4

22,1

Thailand

113

11,5

17,2

Filipina

95

4,1

9,8

Taiwan,

114

11,8

17,5

Singapura

127

17.0

22,7

Vietnam

98

5 , 4

11,1

Australia

130

18,5

24,2

Amerika Serikat

138

21,6

27,3

APEC rata-rata

115

12,0

17,2

Diolah dari: UNWTO

(Semakin tinggi skor, mencerminkan semakin kuat daya Tarik pariwisata).

 

Menurut hasil studi itu, sebagai salah satu contoh, Korea kehilangan pangsa pasar wisatawan Cina tahun 2001 sampai 2005. Bulan Juli 2006, Cina ditambahkan bebas visa kunjungan ke Pulau Jeju, lalu di tahun 2009, kedatangan Cina ke Korea tumbuh 64,5% di atas tingkat 2005. Pelonggaran kebijakan visa diperkirakan telah meningkatkan  kedatangan Cina pada periode itu rata-rata 18,9% per tahun.

Korea mengumumkan rencana untuk memberikan “double-entry” visa untuk memungkinkan warga China memasuki negara itu dua kali setahun untuk tujuan pariwisata.

Bagaimanapun, selama ini sering dipertanyakan: apa yang perlu untuk memacu kemajuan pariwisata Indonesia? Salah satu jawaban yang selalu serentak diajukan ialah: perluaslah fasilitas bebas visa bagi wisman. Sekarang telah menjadi kenyataan. Maka para pelaku bisnis maupun stakeholders,  kini rasanya berkewajiban memperlihatkan upaya dan hasil kemajuan dengan adanya kebijakan nasional itu, dalam praktek. ***(Arifin Hutabarat)