Di Kemenparekraf dipetakan klaster-klaster wisata bahari Indonesia seperti tampak di gambar.

Di Kemenparekraf dipetakan klaster-klaster wisata bahari Indonesia seperti tampak di gambar.

 Analisis berita: Kepariwisataan Indonesia kebagian terobosan dari program uggulan “Poros maritime” atau “tol laut” yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Kendati membayangkan bahwa pelabuhan besar dan fasilitas-fasilitas pendukung tentulah akan dibangun terutama untuk kepentingan alur dan jalur perniagaan melalui laut, namun ramainya jalur laut tersebut niscaya akan membuka peluang sekaligus bagi industri wisata bahari. Apalagi kawasan timur Indonesia potensi dasarnya di wisata bahari, yang sampai sekarang belum sempat dikembangkan.

Kegiatan pembangunan pelabuhan besar dan faslitas-fasilitasnya saja sudah akan menciptakan dampak ganda, akan banyak kegiatan pendukung yang memberi kesibukan dan pendapatan pada masyarakat. Maka para pelaku bisnis wisata bahari pun seyogianya mengamati proyeksi tersebut. Pemda dan praktisi pariwisata sedari kini bisa bersiap menalarkan “link and match” antara kebijakan nasional tersebut dengan praktik bisnis di lapangan.

Data menunjukkan, sebagai salah satu perbandingan, Negara Bagian Queensland, Australia dengan panjang garis pantai hanya 2100 km dapat meraup devisa dari pariwisata bahari rata-rata sebesar US$ 2,1 milyar setiap tahun. Seperti diberitakan, sampai saat ini devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia baru mencapai sekitar US 1 milyar per tahun.

Demikian juga halnya dengan Malaysia, Thailand, Maladewa, Mauritius, Jamaica, dan negara lainnya yang telah menikmati nilai ekonomi cukup besar dari pariwisata bahari.

Ramainya nanti lalu lintas dan kegiatan darat oleh terobosan membangun poros maritime Indonesia dengan “tol laut”, tentu membawa peningkatan dalam hal pengelolaan kawasan, termasuk dukungan pada aspek keselamatan, keamanan, kelancaran, yang semua itu merupakan aspek-aspek pendukung utama bagi berkembangnya pariwisata.

Salah satu yang tampaknya perlu dilakukan menyongsong pelaksanaan program unggulan alias terobosan itu, tampaknya perlu mensegerakan realisasi Perpres 79/2011. Itu memang khususnya bertujuan mengembangkan wisata bahari dengan menarik puluhan ribu yachter yang “bermain” di laut luar sekitar Indonesia. Mereka ingin sekali kemudahan untuk masuk dan bermain di perariran laut kita.

Pernah direkomendasikan oleh kalangan pemangku kepentingan, yaitu, perlu adanya kebijakan untuk mendapatkan CAIT (Clearance and Approval for Indonesian Territory) dilakukan secara on line system yang dilakukan oleh Kementerian luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Mabes TNI. Yaitu di 18 pelabuhan atau points, dan lebih separuhnya (11) berada di kawasan timur Indonesia.

Perlu ada pembenahan sistem dan peningkatan fasilitasi pelabuhan, terutama terkait dengan fasilitas pelabuhan untuk bersandarnya kapal wisata (yacht).  Pemberian fasilitas ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bukan hanya membuat fasilitas khusus yang sesuai dengan karakteristik kapal wisata (yacht) tetapi juga fasilitas lain seperti jalur pelayaran kapal wisata, pembangunan dermaga dan fasilitas perbaikan dan perawatan kapal.

Dalam hal pengurusan kepabeanan terutama mengenai ketentuan kapal wisata (yacht) asing untuk mana diterapkan “keharusan” impor sementara. Dari sisi kebijakan, prosedur dan waktu harus jelas dan sederhana.  Secara teknis Kementerian Keuangan melakukan langkah-langkah bagi pelaksanaan ketentuan kepabeanan terutama mengenai impor sementara yang diberlakukan kepada kapal wisata (yacht) asing untuk menyiapkan segala sesuatunya di kantor bea dan cukai di wilayah pelabuhan yang telah ditetapkan dapat memberikan kemudahan bagi kapal wisata (yacht) asing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tersebut.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membuat kebijakan yang compatible dengan kemudahan keimigrasian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 terutama mengenai VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) atau VoA yang berlaku maksimal 30 hari dapat diperpanjang dengan mudah secara online tanpa perlu harus datang secara fisik ke Kantor Imigrasi di darat.

Rekomendasi tersebut telah diajukan dua tahun silam. Jadi, sementara realisasi aktifitas “poros maritim” dan “tol laut” dipersiapkan, realisasi Perpres tersebut bukankah tinggal dilaksanakan? Jika dalam setahun dua tahun ini dapat terlaksana sepenuhnya, logis sekali itu akan mendukung secara timbal balik terhadap pengembangan poros maritim. Di mana dunia pariwisata Indonesia pun akan kebagian terobosan meningkatkan jumlah wisman. Tol laut itu sendiri tampaknya punya hakekat akan membawa Indonesia pada keadaan satu kesatuan ekonomi.***